KURIKULUM
DIBERBAGAI BELAHAN BENUA
(
Australia, China, Brunei Darussalam, Kanada
dan India)
I. AUSTRALIA
1.1. Sistem
Pendidikan di Australia
Pendidikan
di Australia tidak dipegang oleh pemerintah pusat, namun diserahkan pada setiap
negara bagian atau teritorinya. Jadi, setiap negara bagian memiliki hak untuk
menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan pada
konstitusi Australia, dimana pendidikan merupakan tanggungjawab negara
bagian. Pada setiap negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah
departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan
adakalanya juga pendidikan prasekolah. Sehingga, masing-masing negara bagian
dan wilayah daratan mempunyai otoritas sendiri dalam pelaksanaan pendidikannya.
Menurut
Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat
8 bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan
kemampuan yang dikembangkan. Dilihat dari jenjang pendidikan formal, Australia
terdiri dari 3 tahapan pendidikan, yaitu pendidikan dasar (primary schools),
pendidikan menengah (secondary education, meliputi secondary
school/high schools), dan pendidikan tinggi (tertiary education in
universties or TAFE [techical and further education] college). Ada kalanya,
sebelum memasuki primary school, peserta didik memasuki kindergarten atau taman
kanak-kanak.
Di
Australia, pendidikan dasar menjadi dasar untuk memasuki jenjang selanjutnya,
yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakah lanjutan dari
pendidikan dasar. Tahapan terakhir adalah pendidikan tinggi, yang mencakup
beberapa program, yaitu diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Lama pendidikan untuk masing-masing jenjang tersebut
berbeda antarnegara bagian. Perbedaanya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
1. Wilayah New
South Wales, Victoria, Tasmania, dan Australian Capital Territory
Jenjang
Pendidikan
|
Lama
Pendidikan
|
|
Pendidikan
Dasar
|
Primary
School
|
6 tahun
|
Pendidikan
Menengah
|
Junior
Secondary School
|
4 tahun
|
Senior
High School
|
2 tahun
|
2. Wilayah
Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, Northern Territory
Jenjang
Pendidikan
|
Lama
Pendidikan
|
|
Pendidikan
Dasar
|
Primary
School
|
7 tahun
|
Pendidikan
Menengah
|
Junior
Secondary School
|
3 tahun
|
Senior
High School
|
2 tahun
|
Pendidikan
di Australia, mewajibkan peserta didik untuk menempuh wajib belajar, yaitu pada
jenjang primary school (SD) dan junior secondary school (SMP). Sehingga, wajib
belajar di Australia yakni 10 tahun. Selanjutnya, peserta didik dapat masuk ke
senior high school. Istilah yang dilakukan untuk jenjang pendidikan di
Australia adalah year 1 – 12 (dari jenjang primary school hingga high school).
Pada
jenjang senior high school, setiap peserta didik memiliki kewajiban untuk
memilih program pendidikan kejuruan atau pendidikan umum. Pendidikan kejuruan
diarahkan untuk pasar kerja, artinya lulusan pendidikan kejuruan tersebut akan
siap untuk bekerja setelah lulus. Setiap negara bagian memiliki Pendidikan dan
Pelatihan Kejuruan (Vocational Education and Training atau VET). VET
mempersiapkan peserta didik untuk bekerja tanpa perlu mendapatkan gelar
sarjana.
Untuk
peserta didik yang mengambil pendidikan umum, dapat meneruskan pendidikan ke
jenjang diploma, bachelor degree, dst. Berikut adalah kualifikasi kerangka
kualifikasi Australia (AQF atau Australian Qualification Framework) menurut
sector pendidikan.
1.2. Kurikulum
di Australia
Pengembangan
Kurikulum Australia dipandu oleh Melbourne Declaration on Educational
Goals for Young Australians, diadopsi oleh dewan menteri pendidikan Negara
bagian dan teritori pada Desember 2008. Deklarasi Melbourne tersebut menekankan
pada pentingnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan bidang pelajaran,
kemampuan umum, dan prioritas lintas-kurikulum sebagai dasar untuk kurikulum
yang dirancang untuk mendukung pembelajaran abad 21.
Kurikulum
Australia berisi tentang hak untuk mendapatkan bagi setiap
siswa Australia. Hal-hal yang terkait meliputi hal-hal dasar untuk
mencapai sukses, belajar seumur hidup, dan partisipasi dalam masyarakat
Australia. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan kepentingan siswa akan
bervariasi, sehingga sekolah dan guru akan merencanakan kurikulum berdasarkan
kebutuhan dan kepentingan tersebut. Kurikulum Australia juga mengakui
perubahan cara di mana siswa akan belajar dan ada berbagi
tantangan-tantangan yang akan terus membentuk pembelajaran mereka di masa yang
akan depan.
Kurikulum
Australia pun akan dikembangkan untuk semua area pembelajaran dan mata pelajaran
yang ditetapkan dalam Melbourne Declaration: awalnya untuk bahasa
Inggris, matematika, IPA/sains dan sejarah, dilanjutkan dengan geografi,
bahasa, seni, ekonomi, bisnis, dan kewarganegaraan, Pendidikan kesehatan dan
olahraga, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Kurikulum
Australia menetapkan apa yang harus dipelajari oleh siswa melalui spesifikasi
isi kurikulum dan pembelajaran yang diharapkan pada nilai sekolah mereka
melalui spesifikasi standar prestasi (the specification of achievement
standards).
Setiap bidang atau subjek pembelajaran meliputi:
Sebuah
pernyataan rasional dan seperangkat tujuan
Gambaran
tentang bagaimana area pembelajaran diselenggarakan
Deskripsi
tingkatan ‘year/tahun.
Uraian
isi menetapkan apa yang diharapkan akan diajarkan oleh guru,
meliputi pengetahuan (knowledge), pemahaman understanding) dan
keterampilan (skills).
Elaborasi
isi, yang berisi berbagai contoh yang menggambarkan setiap uraian.
Contoh-contoh ini tersedia bagi guru serta mereka yang mungkin membutuhkan
bantuan untuk lebih mengerti mengenai uraian isi tersebut.
Standari
Prestasi, yaitu menerangkan mutu pembelajaran (berupa tingkat kedalaman
pengertian, luasnya pengetahuan dan tingkat keterampilan) yang diharapkan telah
dicapai oleh para siswa pada setiap tingkat tahun. Para siswa yang berhasil
mencapai standar tersebut akan cukup mampu untuk melanjutkan ke tingkat
berikutnya.
Contoh-contoh
Pekerjaan siswa yang teranotasi akan menggambarkan standar prestas
pada setiap tingkat tahun. Ada beberapa contoh yang dapat dilihat selama masa
konsultasi dan kesatuan yang lebih lengkap lagi akan terseda selang beberapa
waktu kemudian.
daftar
kata-kata sulit (glossary) untuk mendukung konsistens pernyataan yang
digunakan.
Dalam
dunia dimana ilmu pengetahuan dapat terkembang secara konstan, siswa perlu
mengembangkan keterampilan, perilaku dan disposisi, atau kemampuan umum yang
berlaku di seluruh konten disiplin dan melengkapi mereka untuk menjadi
pembelajar seumur hidup, mampu beroperasi dengan percaya diri, kaya informasi,
dalam dunia global.
Kurikulum Australia fokus pada tujuh
kemampuan umum, yaitu
1) kemampuan
menulis dan membaca—literacy,
2) kemampuan
berhitung—numeracy,
3) teknologi
komunikasi informasi,
4) keterampilan
berfikir,
5) kesusilaan,
6) kreativitas,
7) manajemen-diri,
8) kerjasama
dalam team—teamwork,
9) pengertian
antar-budaya—intercultural understanding,
10) kompetensi sosial
Tiga dimensi lintas kurikulum (cross-curriculum
dimensions) adalah
1) sejarah
dan kebudayaan penduduk pribumi (indegenous history and culture)
2) Asia
dan keterlibatan Australia di Asia (Asia and Australia’s engagement with
Asia)
3) Kelestarian
(Sustainability)
Kurikulum
Australian merupakan kurikulum sambung jarring (online) yang memberikan
fleksibilitas yang maksimum dalam hal bagaimana kurikulum tersebut dapat
diakses dan diatur.
Misalnya
saja, para pemakai dapat melihat, mengunduh serta mencetak kurikulum itu untuk
bidang pembelajaran tertentu pada tingkat satu tahun saja atau untuk berbagai
tingkat tahun secara sekaligus. Mereka juga dapat melihat, mengunduh, dan
mencetak isi dengan memfokusikan pada salah satu atau lebih dari kemampuan umum
atau dimensi lintas-kurikulum yang ada.
II.
Kurikulum Cina
2.1. Tujuan
Pendidikan
Tujuan
pendidikan di Cina adalah: “Pendidikan harus menjalankan tujuan pembangunan
sosialis dan pembangunan sosialis harus tergantung pada pendidikan”. Hal ini
menunjukkan adanya menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara pendidikan
dengan pembangunan ekonomi, serta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi ini
tergantung pada kemajuan IPTEK serta peningkatan kualitas angkatan kerja.
Karakteristik Secara keseluruhan ada 5 karakteristik pendidikan di Cina, yaitu:
a. Ukuran
b. Komprehensif
c. Tidak seimbang
d. Kompetitif, dan
e. Tersentralisasi.
2.2. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan
pembelajaran di Cina menekankan pada penguasaan materi, konsep, dan penguasaan
keterampilan bagi para siswanya. Siswa tidak dituntut untuk terlalu menghafal
konsep / materi, namun siswa diajarkan dan diarahkan untuk memahami dan
mengalami suatu hal yang sedang dipelajarinya. Dengan pendekatan pembelajaran
seperti ini siswa lebih dapat dengan mudah mencerna pelajaran dan pemahaman
yang telah didapatnya sehingga dapat terinternalisasi sepenuhnya dalam diri.
Selain di dalam kelas, proses belajar mengajar juga dilakukan bervariasi di
laboratorium atau di alam bebas. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang kemampuan
afektif dan psikomotorik siswa.
2.3. Jenjang Pendidikan
Adapun
sistem penyelenggaraan atau penjenjangan pendidikan di Cina dapat diurai
sebagai berikut : Pendidikan Dasar (Basic Education), Pendidikan Teknik dan
Kejuruan (Technical and Vocational Education, TAPE), Pendidikan Tinggi (Higher
Education, HE), dan Pendidikan Orang Dewasa (Adult Education).
Basic Education meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD), dan Sekolah Menengah (SMP dan SMA). Lama pendidikannya yaitu : prasekolah usia 3 tahun ke atas, Sekolah Dasar selama 5-6 tahun dengan usia masuk SD 6 tahun. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) selama 3 tahun dan Tingkat Atas (SMA) pun 3 tahun.
Selain pendidikan formal, di Cina juga berkembang pendidikan non-formal yang berupa Pendidikan Orang Dewasa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan sosio-ekonomi penduduk. Selain itu, di Cina juga dikembangkan Pendidikan Literasi guna pemberantasan buta huruf. Hingga saat ini sudah tercatat 42,5 juta lebih rakyat Cina telah dapat “melek aksara”.
Basic Education meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD), dan Sekolah Menengah (SMP dan SMA). Lama pendidikannya yaitu : prasekolah usia 3 tahun ke atas, Sekolah Dasar selama 5-6 tahun dengan usia masuk SD 6 tahun. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) selama 3 tahun dan Tingkat Atas (SMA) pun 3 tahun.
Selain pendidikan formal, di Cina juga berkembang pendidikan non-formal yang berupa Pendidikan Orang Dewasa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan sosio-ekonomi penduduk. Selain itu, di Cina juga dikembangkan Pendidikan Literasi guna pemberantasan buta huruf. Hingga saat ini sudah tercatat 42,5 juta lebih rakyat Cina telah dapat “melek aksara”.
2.4. Struktur Mata Pelajaran dan Beban Belajar
Kerangka
Dasar dan Struktur Kurikulum di Cina adalah kurikulum untuk jenis pendidikan
umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri
atas:
a.
Kelompok mata pelajaran Agama dan Moral;
b.
Kelompok mata pelajaran Cina dan MA;
c.
Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Matematika;
d.
Kelompok mata pelajaran Sosial dan Politik;
e.
Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
f.
Kelompok mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Asing.
6. Jumlah Mata Pelajaran
a. SD memiliki 10 mata pelajaran wajib diantaranya
adalah mata pelajaran Moral, Matematika, dan Cina atau Bahasa Cina.
b. SMP memiliki 13 mata pelajaran wajib, diantaranya
yaitu mata pelajaran MA, Moral, Cina, Asing, dan Politik.
c. SMA tidak ada bobot mata pelajaran yang diwajibkan
karena mereka mempunyai suatu sistem yang menyesuaikan mata pelajaran dengan
keinginan siswa, kebutuhan sosial masyarakat serta kondisi lembaga setempat
dengan beberapa mata pelajaran pilihan. Untuk kelulusan SMA, Cina memakai
sistem Ujian Nasional (UN) dan untuk masuk ke perguruan tinggi menggunakan
sistem Ujian Masuk atau Seleksi Masuk.
7. Satuan Waktu / Pembagian Alokasi Waktu
a. Jumlah
hari sekolah / tahun : 180 – 200
b. Jumlah menit
di sekolah/ tahun : 68.400
c. Jumlah
menit 1 jam pelajaran : 45
d. Jumlah jam
pelajaran / minggu : 36
e. Jumlah
menit jam pelajaran / minggu : 1.620
f. Pembagian
tahun ajaran : 2
g. Jumlah
hari sekolah / minggu : 5
(Sumber :
Diolah dari NIER 1999 dan hasil TIMMS)
8. Sistem Assesment
Sistem
sekolah di Cina mewajibkan setiap muridnya untuk berlatih olahraga selama paling
tidak satu jam sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan lain seperti memasak juga
menjadi salah satu bagian penting yang harus dialamai oleh siswa disamping
menekuni bidang seni budaya.vSekolah Dasar dan Menengah melaksanakan empat
macam ujian, yaitu : ujian semester, ujian tahunan, ujian akhir sekolah, dan
ujian masuk SMP/ SMA, yaitu: Ujian masuk SMP terbatas pada mata pelajaran
Bahasa Cina dan Matematika, sedangkan ujian masuk SMA pelaksanaannya
digabungkan dengan ujian akhir SMP. Untuk masuk Perguruan Tinggi, dilakukan
Ujian Seleksi Nasional dengan pemisahan antara pilihan ilmu science dan ilmu
sosial.
9. Sistem Penjamin Mutu Program (Lembaga)
Sistem penjamin mutu program Cina diantaranya :
Sistem penjamin mutu program Cina diantaranya :
a. NOCFL (Cina National Office for Teaching Chinese as
a Foreign Language); yaitu lembaga yang menyediakan tempat ujian yang berskala
internasional.
b. CEAIE (Cina Education Association for International
Exchange); yaitu lembaga yang menyediakan sekolah unggulan dalam bidang
teknologi dan kreativitas.
c. CSE (Chinese Society of Education); yaitu lembaga
eksperimental pendidikan moral pada sekolah – sekolah swasta.
d. UNESCO; yaitu lembaga yang memelopori hal – hal
yang berkaitan dengan riset pendidikan.
e. APEC; yaitu lembaga yang bertindak sebagai sistem
yang efisien.
f. CNIER (Cina National Institute for Educational
Research); yaitu lembaga eksperimental pendidikan kualitas.
10. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sistem
pendidikan Cina lebih terbuka. Guru diklasifikasi berdasarkan kualitas. Siswa
bebas mengevaluasi kualitas guru secara objektif. Guru dapat tambahan tunjangan
kesejahteraan 10% dari gaji pokok. Ciri khas pendidikan di Beijing adalah
adanya klasifikasi guru, mulai dari guru paripurna sampai guru yang tidak
qualified.
Adapun standar untuk menjadi guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan (Inservice Training) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh negara.
Adapun standar untuk menjadi guru di Cina adalah melalui pendidikan dalam jabatan (Inservice Training) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh negara.
Cina
memang menempatkan guru sebagai prioritas dalam sistem pendidikan. Ini terlihat
dari komitmen Pemerintah dengan ungkapan, “Kunci keberhasilan pembangunan
nasional terletak pada pendidikan dan kunci keberhasilan pendidikan terletak
pada guru”. Pendidikan guru di Cina saat ini menekankan pada perubahan
pemikiran tentang pendidikan, konsep, materi dan metode pembelajaran, terutama
moralitas guru.
III. Kurikulum
Brunei Darussalam
Kurikulum
di negara Brunei Darussalam tidak jauh beda dengan kurikulum yang ada di
Indonesia. Tapi di Brunei Darussalam menggunakan konsep Melayu Islam
Beraja ( MIB ) dalam kurikulum sekolahnya. Dan tujuan utamanya yaitu
membentuk atau penciptaan SDM yang berakhlak,beragama, dan menguasai
teknologi. Dan sistem pendidikannya pun memiliki banyak kesamaan dengan
negara ” commonwealth “ seperti Inggris,Malaysia, Singapura, dan lain-lain.
Pada
tahun 2008,Brunei telah mulai melakukan transisi kepada sistem pendidikan yang
disebut sebagi SPN21, akronim dari Sistem Pendidikan Negara Abad
ke-21. SPN21 dalah sistem pendidikan yang dirancang untuk memberikan
kesempatan dan kelulusan bagi para siswa untuk mencapai status pendidikan yang
tinggi sesuai dengan kemampuan akademik mereka masing-masing. Itu adalah misi
kementrian pendidikan ( MOE ) yaitu untuk memberikan pendidikan yang
menyeluruh untuk mencapai potensi yang penuh bagi siswa.
Kemudian
pada tahun 2009 dilakukan transisi bagi siswa Tahun 1 dan Tahun 4 kepada sistem
ini dan akan diterapkan sepenuhnya pada tingkatan dasar pada tahun 2011.
Pendidikan dasar berdasarkan SPN21 dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat
bawah ( Tahun 1 hingga Tahun 3 ) dan tingkat atas ( Tahun 4 hingga Tahun 6 )
dan semua siswa menjalani kurikulum yang sama pada tahun 1 hingga Tahun 3. Dan
mata pelajaran untuk Tahun 4 yang diwajibkan untuk dipelajari oleh semua siswa
yaitu:
|
Dalam
proses pengajaran Brunei Darussalam sudah menggunakan metode
Sakamoto. Metode ini dapat menjadikan belajar matematika
menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak lagi
berfikir bahwa pelajaran matematika itu menakutkan dan menjadi momok bagi
mereka.dalam metode ini, satu guru hanya mengajar tiga sampai empat anak. Siswa
sakamoto dibimbing oleh guru-guru yang bersertifikat.
C. Analisis Kurikulum
Penggunaan
kurikulum diantara dua negara ini memiliki perbedaan baik bentuk kurikulum yang
dipakai ataupun muatan pelajaran yang terdapat dalam kurikulum di masing-masing
negara ini. Berbeda dengan Indonesia negara Brunei sudah menerapkan atau telah
melakukan transisi kepada sistem pendidikan baru yang disebut sebagai SPN21
(Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21). Sistem ini dirancang untuk memberikan
kesempatan dan keleluasaan bagi para siswa untuk mencapai status pendidikan
yang tinggi sesuai dengan kemampuan akademik mereka masing-masing. Dengan
demikian siswa dapat mengembangkan bakatnya. Di tingkat SD, mulai dari kelas 1
dan seterusnya setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan hanya murid
yang berprestasi saja yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya. Sementara
yang gagal harus tinggal kelas dan sesudah itu baru mendapat kenaikan kelas
otomatis Sedang Indonesia menggunakan KTSP , dimana kurikulum tersebut menuntut
agar siswa secara keseluruhan dapat mencapai SKL yang telah ditetapkan.
Diantara
kelebihan kurikulum Brunai Darussalam adalah beberapa mata pelajaran seperti
matematika, geografi diajarkan oleh guru dengan menggunakan bahasa Inggris.
sedangkan bidang studi lainnya diajarkan dalam bahasa Melayu. Sehingga dapat
dikatakan siswa-siswa di brunei darussalam lebih pandai dalam berbahasa inggris
dibandingkan sisiwa-siwa indonesia. Karena di Indonesia bahasa
Inggris hanyalah merupakan salah satu mata pelajaran yang diterapkan dalam
muatn kurikulum. Sedang kekurangan kurikulum Brunei Darussalam yaitu siswa yang
tidak menguasai Bahasa Inggris dengan baik akan kesulitan dalam mengikuti
pelajaran. Karena metode pengajarannya menggunakan Dwi bahasa.
IV. NEGARA KANADA
4.1. Latar Belakang
Kanada sebelum leburnya Uni Soviet, dalam ukuran luas tanahnya merupakan
Negara nomor dua dunia. Sekarang Kanada merupakan daerah terluas, tetapi dari
ukuran jumlah penduduk kanada menempati urutan ke-31. Penduduk Kanada terdiri
dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan yang bervariasi. Etnis yang dominan
adalah Inggris (British Isles) kira-kira 40%, Perancis 27%, Eropa
lainnya 20%, Indian 1,5%, dan etnis lainnya(kebanyakan dari Asia) 11,5%. Bahasa
resmi di Kanada adalah bahasa Inggris dan Prancis. secara Geografis, Kanada
terdiri dari daerah metropolitan yang cukup luas, dataran yang subur, daerah
pertanian, gugusan pegunungan, sungai-sungai, hutan liar di utara, serta daerah
tundra Artik (Kutub Utara).
Hampir 2/3 penduduk Kanada menempati daerah perkotaan, terkonsentrasi
terutama di daerah-daerah sepanjang perbatasan Kanada dan Amerika Serikat.
Lebih dari 60% penduduk Kanada tinggal di dua propinsi, yaitu propinsi Ontario,
dengan sebagian besar penduduknya berbahasa Inggris, dan propinsi Quebec yang
penduduknya sebagian besar berbahasa Perancis. Berdasarkan sejarahnya, Kanada
adalah Negara dwi bahasa.
Keadaan fisik Kanada mendorong
pertumbuhan penduduk sebesar 65%. Pada tahun 1990 rata-rata pertumbuhan
penduduk kira-kira 7.0 setiap 1000 penduduk, dan merupakan salah satu yang
tertinggal diantara negara-negara industry tetapi yang terendah dalam sejarah
Kanada.
Kanada memberikan komitmen financial untuk sector pendidikan, nomor dua
sesudah kesejahteraan social dalam mengunakan anggaran pemerintah. Dalam tahun
1992-1993, belanja pendidikan Kanada mencapai kira-kira 8,1% dari GDP (Gross
Domestic Product). Komitmen ini tercemin pada angkatan kerja tahun;
1989, 15% pekerja memiliki gelar universitas, 42% berpendidikan diatas
sekolah menengah, yang sebelumnya hanya 29%. Tetapi; sebaliknya, terdapat
9% pekerja yang berpendidikan dibawah “Grade” 9 (SLTP,) dan masih banyak
penduduk Kanada yang buta huruf (iliterasi) yaitu 25% pada tahun 1989. Data
dari The World Almanac 2000, jumlah itu menurun menjadi hanya 3%.
4.2. Politik
dan Tujuan Pendidikan
Walaupun partai-partai politik yang berkuasa sering berbeda pendapat dan
menerapkan strategi yang mungkin berat ke kiri dan kekanan, Kanada bukanlah
negara yang memiliki ciri politik yang ekstrim. Moderat dan pragmatis merupakan
karakteristik Kanada. Mayoritas penduduk kanada menghormati etika untuk
mendapatkan kesempatan yang sama, dan dengan dasar itu, Kanada menyediakan
pendidikan yang universal, gratis sampai ke tingkat perguruan tinggi.
Pendidikan diartikan sebagai penanaman ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk
mencapai kehidupan yang produktif dan bermanfaat. Perbedaan-perbedaan
yang terjadi, hanyalah dalam menginterpretasikan konsep-konsep “Pengetahuan”
dan “Keterampilan” serta dalam cara memperolehnya, bukan dalam prinsip-prinsip
yang melandasinya.
4.3. Struktur
dan Jenis Pendidikan
a. Pendidikan
Dasar, Menegah dan Pendidikan Tinggi
Ada tiga tingkat pendidikan di Kanada, yaitu tingkat sekolah dasar,
menengah dan pendidikan tinggi. Bersekolah adalah wajib di Kanada selama 10
tahun dan berlaku pada semua propinsi. Tahun ajaran untuk sekolah dasar dan
menengah rata-rata 180 – 200 hari belajar. Biasanya antara bulan September dan
akhir Juni. Sistem pendidikan di Kanada mencakup sekolah yang dibiayai pemerintah
maupun sekolah swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan
pra-universitas. Sedangkan semua universitas di Kanada adalah milik pemerintah;
program yang ditawarkan mulai dari undergraduate hingga doctorate dan
biasanya dimulai pada bulan September.
Pendidikan adalah tanggung
jawab propinsi di bawah undang-undang Kanada, sehingga terdapat perbedaan dalam
sistem pendidikan di berbagai propinsi. Walaupun demikian, taraf di seluruh
negara ini secara keseluruhan tinggi yang setara dengan universitas di USA
maupun negara Commonwealth lainnya. Secara umum, lamanya
pendidikan dasar dan menengah di Kanada yaitu 11, 12 atau 13 tahun tergantung
pada propinsi nya. Dari sini pelajar dapat meneruskan ke universitas dan
perguruan tinggi, atau di Quebec mereka dapat melanjutkan di Cegep (Perguruan
Tinggi Pendidikan Umum dan Kejuruan).
b. Pendidikan
Prasekolah
Walaupun permulaan pendidikan pada Grade I dimulai waktu anak berusia 6-7
tahun, pendidikan prasekolah yang biasanya dinamakan “Taman Kanak-kanak”
diadakan hamper disemua propinsi dan diselenggarakan pada sekolah-sekolah dasar
negeri bagi anak-anak usia 5 tahun. Beberapa Dewan Pendidikan (School Board)
di Manitoba, Ontario, dan Quebec memasukan anak-anak usia 4 dan 5 tahun ke
sekolah bukan wajib belajar yang diselengarakan selama 2 tahun. Alberta
melaksanakan program yang unik dengan dukungan pemerintah yang dinamakan “Early
Childhood Services” (Sekolah bagi Anak-anak Kecil) yang melayani
anak-anak umur 3 ½ tahun. Kurikulumnya mengintegrasikan aspek pendidikan,
kesehatan, social dan rekreasi.
c. Pendidikan
Khusus
Semenjak tahun 1970-an, sudah ada kecenderungan untuk mengintegrasikan
“murid-murid dengan kebutuhan khusus” (special needs students) ke dalam
kelas-kelas regular. Ini memerlukan penyesuaian yang cukup berat dalam hal
kurikulum dan pendidikan gurunya karena begitu banyaknya variasi kelompok murid
yang termasuk dalam kategori ini. Yang termasuk didalamnya adalah kelompok anak
yang cacat secara fisik, dan yang punya hambatan belajar, disamping anak-anak
yang punya kemampuan akademik yang istimewa yang biasanya diarahkan pada
program-program pengayaan untuk percepatan. Pemerintah juga memikirkan
pendidikan bahasa khusus, selain dari bahasa Inggris dan Prancis, serta
kebutuahn budaya bagi anak-anak yang baru saja berimigrasi ke Kanada, atau bagi
anak-anak penduduk asli yang masuk ke sekolah-sekolah pemerintah. Juga ada
sekolah-sekolah tersendiri, baik negeri ataupun swasta, yang menyelenggarakan
berbagai kategori pendidikan luarbiasa seperti tuna grahita (cacat mental) yang
berat, tuna netra atau tuna rungu.
d. Pendidikan
Vokasional, Teknik, dan Bisnis
Persiapan keterampilan dan kejuruan atau vokasional semakin memegang
peranan penting pada sekolah menengah tingkat atas dalam tahun 1980-an,
walaupun system sebelumnya untuk mengarahkan siswa pada program-program
vokasional pada anak usia 14 tahun tidak dihilangkan. Tujuannya ialah untuk
memberikan kepada generasi muda keterampilan yang lebih umum sifatnya, bias
ditranfer atau dialihkan, sehingga dengan demikian mereka lebih mungkin
berfungsi dalam masyarakat dan pasar kerja yang menuntut fleksibilitas dalam
menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat.
Pandangan Kanada secara umum
tentang pendidikan ialah bahwa pendidikan merupakan persiapan untuk pekerjaan
dan bahwa ada hubungan antara pendapatan dan kualifikasi pendidikan.[4]
e. Pendidikan
Orang Dewasa dan Pendidikan Nonformal
Meneruskan pendidikan setelah terputus di tengah jalan, merupakan elemen
penting di Kanada, dan lebih dari 3 juta penduduk Kanada terdaftar pada
program-program pendidikan orang dewasa setiap tahun. Kuliah diberikan oleh
berbagai institusi termasuk oleh dewan-dewan pendidikan, kantor depertemen
pendidikan propinsi, universitas, dan akademi-akademi. Program-program serupa
juga diponsori dan diselengarakan oleh organisasi-organisasi nirlaba
(nonprofit), organisasi professional, kantor-kantor pemerintah, lembaga bisnis
dan industri. Teknologi komunikasi telah mempopulerkan “belajar di luar kelas”
dan system ini member kesempatan kepada peserta di daerah-daerah yang jauh
untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan pendidikan.
Pendidikan di Kanada disediakan, didanai dan diawasi oleh pemerintah
federal, provinsi, dan pemerintah daerah. Pendidikan berada di dalam yurisdiksi
pemerintahan provinsi dan kurikulum diawasi oleh pemerintahan provinsi.
Pendidikan di Kanada umumnya dibagi pada pendidikan Dasar (Primary School ,
Public School), kemudian pendidikan Menengah (High School) dan pendidkan tinggi
(Universitas, College). Pada setiap provinsi-provinsi terdapat ada dewan
sekolah yang mengawasi pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan program-program
pendidikan. Pendidikan wajib bagi penduduk kanada sampai usia 16 tahun di
seluruh provinsi di Kanada, kecuali untuk Ontario dan New Brunswick, di mana
usia wajib sampai 18 tahun. Di beberapa provinsi ada beberapa pengecualian
untuk tidak wajib meneruskan pendidkan pada umur 14 tahun yang dapat diberikan
dalam keadaan tertentu. Kanada mewajibkan sekolah selama 190 hari dalam
setahun, secara resmi dimulai dari bulan September (setelah Hari Buruh) sampai
akhir bulan Juni (biasanya hari Jumat terakhir bulan, kecuali dalam beberapa
kasus di Quebec ketika itu hanya sebelum Juni 24 - provinsi hari libur ).
2.4. Manajemen
Pendidikan
a. Kurikulum
dan Metodologi Pengajaran
System pendidikan di Kanada mengalami reformasi besar-besaran dalam
tahun-tahun 1960-an dan awal 1970-an. Konsep-konsep seperti belajar denga
strategi “Child-centered”, “continuous progress”, “team
teaching”, “discovery method”, “open plan school”, dan “audiovisual aids”mulai
dipakai, kadang-kadang mengabaikan akibat-akibat hasilnya, atau mendabaikan
pendidikan guru-gurunya. Program sekolah yang terdiri dari berbagai pelajaran
wajib dan buku-buku teks yang ditentukan oleh deprteme pendidikan propinsi juga
mengalami perubahan dan modifikasi yang cukup segnifikan dan banyak
program-program baru yang diperkenalkan.
Ditinjau dari aspek struktur, system pendidikan Kanada berkembang kea rah
lebih desentralisasi. Propinsi tetap memberikan pedoman umum, tetapi dewan
pendidikan setempat (Local Board) dan maisng-masing sekolah memiliki control
lebih besar terhadap implementasi, materi dan metode pengajaran. Tekanan
tehadap hal-hal yang bersifat fakta semakin dikurangi, dan tekanan lebih banyak
pada pembentukan keterampilan untuk membantu belajar.
Isi kurikulum dimasukan mata pelajaran yang bersifat wajib, terutama
matematika, sains, bahasa, dan bidang ilmu-ilmu social biasanya sejarah dan
geografi. Sekarang diperkenalkan pula ilmu dan keterampilan baru selain 3 Rs.
Kurikulum sekarang memasukan teknologi computer, berfikir kretif, belajar
mandiri, dan pendidikan lingkungan.
b. Ujian,
Kenaikan Kelas dan Sertifikasi
Kemajuan yang terus menerus merupakan patokan disekolah dasar. Pada tingkat
sekolah dasar menengah system kredit merupakan peraturan, dan kenaikan kelas
dilaknasakan berdasarkan mata pelajaran, bukan berdasarkan “Grade” atau
kelas. Pada umumnya kebijakan akses terbuka terhdapa pendidikan menengah
di Kanada dapat disarikan sebagai berikut: walaupun tidak ada kenaikan kelas
otomatis, kurikulum sekolah memberikan pelajaran pada berbagai tingkat sehingga
dengan demikian, kemampuan anak yang berbeda dapat diakomodasi.
Pada kebanyakan system, ujian disiapkan dan dinilai pada tingkat local.
Namun demikian, pada beberapa propinsi, seperti Britis Columbia, Alberta, dan
Quebec ( juga teritori Northwest dan Yukon yang umumnya mengikuti
program-program Alberta dan British Columbia) ujian akhir untuk mendapatkan
diploma untuk mata pelajaran tertentu dibuat secara sentral oleh depertemen
pendidikan.
c. Evaluasi
dan Penelitian Pendidikan
Kecenderungan untuk meredefinisikan “kurikulum inti” dan memasukkan lebih
banyak mata pelajaran wajib telah diikuti dengan penekanan pada penelitian
hasil pendidikan. Memproritaskan tidak hanya pada penelitian terhadap hasil
belajar murid, tetapi juga pada penelitian program guru, sekolah, dan system
sekolah.
Penelitian pendidikan dilaksanakan pada seluruh propinsi dan territorial,
walaupun tingkat aktivitas penelitian itu berbeda-berbeda karena kepadatan
penduduk. Sejumlah besar juga penelitian dilakukan oleh dosen-dosen universitas
serta organisasi kependidikan dan asosiasi guru-guru. Departemen
pendidikan propinsi dan beberapa dewan pendidikan yang besar juga mengarahkan
penelitiannya pada hal-hal yang menjadi masalah regional atau local seperti
evaluasi program, walaupun ada kebutuhan untuk penelitian nasional seperti yang
diusulkan oleh CMEC, tetapi karena struktur politik pendidikan Kanada,
penelitian sulit dilaksanakan dan didanai.
V. INDIA
5.1. SISTEM PENDIDIKAN
DI INDIA DAN PERKEMBANGANNYA
India memilki luas daerah 3.287.263
km persegi, india merupakan Negara Negara ketujuh terluas di dunia, serta
pendapatan kedua setelah Cina. Mayoritas penduduk india beragama Hindu yaitu
sebesar 83%, dan agama terbanyak kedua di India yaitu Islam sebesar 12%, dan
selabihnya beragama Kristen, Siktis dan lainnya. Kondisi ekonomi di India bertumpu
pada sector peternakan mencapai 34% dari pendapatan negara, sedangkan pertanian
69% mampu menyerap tanaga kerja yang ada. Industry perfilm-an India
tergolong besar yang banyak merekrut tenaga kerja, contohnya Bollywood
dengan alur dan model cerita dalam film dengan taran dan nyanyiannya, selain
membuat peluang pekerjaan juga melestarikan seni dan budaya India itu sendiri.
India adalah Negara Asia Selatan
yang memiliki kemegahan budaya di Dunia yang menyaingi Cina dalam kesusastraan,
seni dan arsitektur, yang menciptakan rasa nasionalis masyarakat India karna
adanya hasil-hasil kebudayaan India yang dipelajari dan di dialih bahasakan
oleh sarjana asing kedalam bahasa asing pula. Adapun pendapatan perkapita India
adalah US$ 200 per tahun. Kesenjangan social cukup menjolok dalam hal ekonomi
dan kesehatan. Karena selama 150 tahun India dibawah jajahan Inggris, dan baru
merdeka pada tahun 1947. Para pendidik di India harus memiliki hubungan dengan
pendidikan dan modernisasi, ilmu-ilmu social serta perilaku yang digunakan
belum efektif. Jawaharlal Nehru menyatakan bahwa seluruh dasar pendidikan harus
diubah secara revolusioner (perubahan yang cepat).
1.Tujuan
Pendidikan
a.
Untuk memberantas buta huruf
b.
Untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi social
c.
Untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi
2. Kondisi
Pendidikan di India
Di India terdapat beberapa
universitas yang terkenal, di antaranya BITS, ISB,IITs, NITs, IISc, IIMs, dan
AIIMS. Namun masyarakat India harus menghadapi tantangan dalam pemenuhan
pendidikan dasar agar mencapai 100% angka melek huruf, serta menjaga anak-anak
yang orang tuanya kurang mampu untuk bersekolah, serta meningkatkan pendidikan
di daerah pedalaman yang menjadi kendala terbesar untuk mencapai target yang
telah di rancang.
3.Kebijakan
Pendidikan di India
India memili komitmen untuk
menyebarluaskan pengetahuan dan kebebasan berfikir di kalangan penduduk yang
direfleksikan pada kebijakan dalam undang-undangnya, yaitu pasal 45 dinyatakan
bahwa Negara berupaya menyediakan pendidikan secara gratis selama 10 tahun, dan
bagi anak-anak hingga mereka berusia 14 tahun. Sedangkan pasal 29 ayat 1
menyatakan bahwa warga Negara yang memiliki ragam Bahasa dan tulisan
mendapatkan perlakuan khusus dalam bidang ekonomi Sejak 1976, pemerintah pusat
telah menetapkan untuk bertanggung jawab dalam pembiayaan serta mengatur
pendidikan dasar hingga menengah, dan mengadakan koordinasi dengan dengan
program pendidikan tinggi. Pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama
dalam pendidikan umum.
4.
Sistem Pendidikan di India
Pendidikan di India saat ini
menggunakan pola dan substansi yang di adobsi dari Negara barat, dimana pertama
kali di perkenalkan oleh Negara Inggris pada abad ke-19. Komisi pendidikan
India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 untuk usia sekolah, .
Tingkat awal 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primari(5 tahun), upper
primary (3 tahun), dan secondary (2 tahun). Struktur pendidikan sekolah yang
seragam tersebut telah di adobsi oleh seluruh Negara bagian dan teritori India.
Walaupun demikian, dilingkungan dan teritori India masih dijumpai sejumlah
kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar (primary), menengah (upper
primary), dan (high and higher secondary school). Pendidikan jurusan, baik
teknik maupun bisnis menetapkan pola pendidikan Ghandi, yaitu pembentukan
manusia yang berkepribadian utuh, kreatif dan produktif. Pada tahun 1960-1992
kemajuan minat siswa pada sekolah kejuruan sangat kecil hanya mencapai 6%. Baru
pada 1995 terjadi lonjakn yang signifikan, mencapai 25% dari keseluruhan siswa
yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil jurusan ini. Mengenai pendidikan
Islam, stukturnya dilakukan berjenjang pada tingkat rendah (tahtania) dilakukan
selama 3 tahun, (watsania) menengah dilakukan selama 4 tahun, atau tingkat atas
(fauqania) dilakukan selama 2 tahun. Kemudian jenjang maulvi selama 2 tahun, ,
‘alim selama 2 tahun. Salah satu madrasah yang terkenal sebagai jamiatul banaat
yang terletak di Hyderabat, bagian selatan India, memberikan pendidikan khusus
untuk perempuan di India dengan materi pembelajaran Bahasa arab, sasrta arab,
Al-quran, tafsir, hadist, dan fikih. Disamping itu juga memberikan pendidikan
kerumah-tanggaan seperti perawatan anak, menjahit, dan memasak.
5.
Manajemen Pendidikan
a.
Otorita sistem pendidikan ini dingaruhi oleh Mahatma Ghandi yang memiliki
gagasan untuk membentuk “kepribadian yang utuh, kreatif dan produktif”.
Departemen yang menanggani masalah pendidikan adalah Departemen Pendidikan dan
Kesejahteraan (1966). Pemerintah memutusakan bahwa kebijakan pendidikan diambil
berdasarkan ketentuan parlemen federal, sedangkan pemerintah hanya bertindak
sebagai pelaksana. Ide ini muncul berdasarkan usul dari Depertemen Pengembangan
SDM. Pada tahun 1990, India membentuk komite modifikasi kecil yang bekerja
selama 2 tahun untuk merevisi program jangka panjang dalam pendidikan.
b.
Pendanaan Sejak tahun 1976, pemerintah pusat telah menetapkan bertanggungjawab
atas pembiayaan dan pengaturan standar pendidikan atas sampai menengah dan
koordinasi dengan program pendidikan tinggi.
c.
Kurikulum dan Metodologi Pengajaran Struktur dan kurikulum pendidikan di India
secara esensial dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris karena latar
belakang penjajahan. Namun setelah merdeka, upaya pendidikan ditekankan pada
ekspansi yang cepat dibangdingkan dengan reformasi menyeluruh. Maka konstitusi
yang berlaku pada tahun 1950 selanjutnya menegaskan prinsip bahwa pendidikan
merupakan penyampaian materi, karena itu berada dibawah kebijakan pemerintah
sedangkan tugas menteri pendidikannya adalah membantu pemerintah melalui
penyediaan bimbingan dan dana. Pasal dalam konstitusi India menyatakan
perlindungan hak bagi lembaga swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dan menerima
bantuan dari pemeriah serta menyediakan standar tertentu yang harus dipenuhi
oleh lembaga tersebut. Sedangkan bidang spesialisasi di jenjang pendidikan
tinggi terkait dengan disiplin ilmu tradisional seperti sejarah, sastra inggris
dan ilmu politik. Ketika seorang mahasiswa telah memilih jurusan tertentu, ia
tidak dapat mengubah spesialisasinya.
6. Perkembangan pendidikan di India Kualitas
pendidikan di India mampu bersaing di dunia internasional tidak muncul dengan
atiba-tiba. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong kemajuan dan
perkembangan pendidikan di India, di antaranya yaitu: Pertama,
universitas-universitas modern di India sudah berdiri sejak 1857 dan mapan.
Sebagian kampus yang terkenal di India sudah berdiri sejak masa penjajahan inggris.
Dengan usia yang cukup lama tersebut, mereka sudah cukup mempunyai pengalaman
dan matang dalam sistem pengelolaan dan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM
di India. Kedua, pengunaan Bahasa Inggris sebagai Bahasa pengantar di
lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan di India, dengan
menggunakan Bahasa Inggris, mahasiswa di India tidak lagi mempunyai masalah
untuk mendapatkan berbagai ilmu dari semua perspektif dan pendekatan dengan
jumlah referensi yang sangat banyak. Ketiga, dosen India minimal sudah
menyelesaikan pendidikan doctor (S-3), bahkan tidak sedikit dari mereka yang
menyelesaikan S-2 dan S-3 beberapa kali. Oleh karena itu tidak jarang kita
menemukan dosen dengan gelar ganda, seperti Dr.Gurusami,M.,Sc.,M.E.D,.Ph.D.
Keempat, India mengembangkan berbagai kampus yang fokus pada satu bidang ilmu
tertentu yang kemudian menjadi kekuatan pilar pendidikan di India, yang
alumninya berkualitas dan tidak diragukan lagi di dunia Internasional. Bahkan
karena banyaknya pasar Internasional terhadap alumni India, pemerintah India
sudah mulai membangun upaya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing untuk
membangun kampus sendiri di india.
No comments:
Post a Comment